Ternyata Aplikasi Penghasil Uang Juga Ada Pajaknya

Ad Blocker Detected

Situs web kami dimungkinkan dengan menampilkan iklan online kepada pengunjung kami. Harap pertimbangkan untuk mendukung kami dengan menonaktifkan pemblokir iklan Anda.

SEIRING dengan perubahan tehnologi digital, semakin banyak pengembangan pembikinan program yang disamakan dengan ketertarikan pasar.

Satu diantaranya ialah Aplikasi Penghasil Uang. Pada periode situasi, Aplikasi Penghasil Uang benar-benar disukai warga. Bagaimana juga, program itu bisa memberi pendapatan tambahan lewat cara online.

Pemakai program harus jalankan visi seperti melihat video, isi survey, atau membaca informasi sesuai keinginan program. Kemudian, pemakai akan mendapatkan point. Pemakai harus kumpulkan point sesuai jumlah yang dipersyaratkan supaya bisa diubah jadi nominal rupiah lewat e-money.

Aplikasi Penghasil Uang ini dilihat memberi banyak keunggulan. Pertama, proses registrasi account pada Aplikasi Penghasil Uang ini termasuk cepat dan mudah. Pemakai cuman disuruh untuk isi jati diri seperti nama, tempat tanggal lahir, nomor handphone, photo Kartu Pertanda Warga (KTP), dan mendaftar nomor rekening untuk maksud transfer uang hasil penukaran point.

Ke-2 , pemakai langsung bisa menghasilkan uang walau cuman diam di dalam rumah. Pemakaianya juga cukup dengan bekal paket. Nominal yang didapatkan bervariatif mulai Rp50.000 sampai Rp400.000. Jumlah itu sudah pasti disamakan dengan point yang perlu dihimpun. Umumnya, bentang point yang dihimpun dimulai dari 1.000 sampai 1 juta. Semakin besar point yang dihimpun, semakin besar juga imbalan yang hendak diterima.

Ke-3 , pemakai bisa memasang lebih satu Aplikasi Penghasil Uang pada sebuah piranti gawai. Semakin memasukinya Aplikasi Penghasil Uang semacam ini membuat warga semakin tergoda hingga tidak tutup peluang memasang beberapa program sama.

Keinginan mereka ialah dapat memperoleh sebanyak-banyaknya pendapatan tambahan. Ke-4, pemakai tidak dikenakan potongan atau pungutan apa saja saat penukaran point. Jumlahnya uang yang dikirim ke rekening pemakai utuh sesuai nominal yang diisyaratkan pada Aplikasi Penghasil Uang itu.

APLIKASI pemroduksi uang ini perlu diperhitungkan pemerintahan sebagai target sumber akseptasi pajak baru. Ini didasari pada realita service yang diberi memiliki sifat menambahkan kekayaan ekonomi pemakainya. Tambahan kekayaan ini memiliki kandungan akar sebagai object pajak.

Ada akar sebagai object pajak ini didasari pada pemahaman object pajak tersebut sama seperti yang tercantum pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Mengenai Peralihan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Mengenai Pajak Pendapatan. Bunyinya seperti berikut:

“Sebagai object pajak ialah pendapatan, yakni tiap tambahan kekuatan ekonomis yang diterima atau didapat harus pajak, baik yang dari Indonesia atau di luar Indonesia, yang bisa digunakan untuk konsumsi atau menambahkan kekayaan harus pajak yang berkaitan, bernama dan berbentuk apa saja.”

Dengan berdasarkan pada pasal itu karena itu imbalan dari hasil pemakaian Aplikasi Penghasil Uang bisa digolongkan sebagai object pajak. Ini karena karakternya yang memberi sarana berbentuk imbalan hingga menambahkan kekuatan ekonomis untuk pemakainya.

Disamping itu, pengenaan pajak di Indonesia selalu didasari pada 4 konsep. Salah satunya konsepnya ialah konsep keadilan (equity). Konsep ini menggari bawahi ide adil secara horizontal, yaitu pembayar pajak dengan keadaan yang serupa akan dikenakan pajak yang serupa. Oleh karenanya, memungkinkan jika semua wujud imbalan yang bisa menambahkan kekayaan ekonomi pemakainya harus dikenai pajak.

Berdasar pada karakter dan karateristik pendapatan dari Aplikasi Penghasil Uang, pengenaan pajak yang bisa diputuskan bisa berbentuk pajak pendapatan (PPh) final. Pengenaannya bisa dilaksanakan langsung saat harus pajak memperoleh pendapatan itu hingga tidak dapat dikreditkan.

Tetapi, imbalan dari hasil Aplikasi Penghasil Uang ini belum mempunyai karakter dan karateristik yang sama dengan ketetapan PPh final di saat ini. Karena karateristik pemajakan untuk pendapatan dari program online ini lebih pas dikelompokkan ke PPh final yang mempunyai biaya pajak proposional (propotional flat tax rate) karena itu PPh final yang bisa dikenai sebesar 0,5%.

Adapun pengenaan PPh final karena mekanisme perhitungannya cukuplah sederhana. Dengan begitu, pola ini bisa kurangi kekeliruan penghitungan. Ditambah, faksi pemungut sebagai pengembang program. Disamping itu, biaya yang dikenai sebesar 0,5% ini mempunyai ide seperti pemajakan dalam PP 23/2018.

Sesuai PP itu, orang yang terima pendapatan dari usaha, tapi tidak terhitung pendapatan jasa yang terkait dengan tugas bebas, akan dikenai pajak sebesar 0,5% dari peredaran brutonya.

Untuk merealisasikan pengenaan pajak ini, diperlukan kerja-sama di antara Ditjen Pajak (DJP) dan pengembang program. Pemerintahan bisa menunjuk pengembang program sebagai pemotong/pemungut pajak atas pendapatan final yang diterima pemakai program. Nanti, PPh final itu akan disetor ke pemerintahan.

Peraturan itu sebagai satu usaha transparan aktivitas usaha yang bekerja di Indonesia, baik secara off-line atau online. Peranan pajak penting hingga pemerintahan selalu harus usaha meluaskan pangkalan pajak dan cari sumber baru akseptasi negara. Penelusuran sumber baru itu terhitung lewat pengenaan pajak di ranah basis online yang pada zaman digital saat ini menjadi satu diantara menambah kekayaan ekonomi.

Leave a Reply